Sabtu, 20 Maret 2010

ETIKA DISKRIMINASI PEKERJAAN



7.1 Sifat Diskriminasi Pekerjaan
            Arti diskriminasi adalah membedakan satu objek dari objek lainnya, tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat disalahkan. Berbeda dengan pengertian modern, istilah ini secara moral tidak netral. Karena membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, namun berdasarkan prasangka atau sikap yang secara moral tercela.
            Diskriminasi dalam ketenagakerjaan melibatkan tiga elemen dasar. Pertama, keputusan yang merugikan seorang pegawai atau calon pegawai bukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kedua, keputusan yang sepenuhnya atau sebagian diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, streotip yang salah, atau sikap lain yang secara moral tidak benar terhadap anggota kelompok tertentu. Ketiga, keputusan yang merugikan pada kepentingan pegawai.
7.2 Tingkat Diskriminasi
            Indikator pertama diskrimnasi muncul apabila terdapat proporsi yang tidak seimbangatas anggota kelompok tertentu yang memegang jabatan yang kurang diminati dalam suatu institusi tanpa mempertimbangkan preferensi ataupun kemampuan mereka. Ada tiga perbandingan yang membuktikan distribusi semacam itu.
a.       perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi pada kelompok yang terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan pada kelompok lain.
b.      perbandingan atas proporsi kelompok yang terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkt yang sama
c.       Perbandingan proporsi dari anggota kelompok tersebut yang memegang jabatan yang lebih menguntungkan dengan proporsi kelompok lain pada jabatan yang sama.
7.3 Diskriminasi: Utilitas, Hak, dan Keadilan
      Utilitas
                  Argumen utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan diberiakn berdasarkan kompetensi (’kebaikan’).
                  Namun, argumen ini dihadapkan pada dua keberatan. Pertama, jika argumen ini benar, pekerjaan haruslah diberikan dengan dasar kualifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan, hanya jika hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, argumen utilitarian harus menjawab tuntutan penentangnya yang menyatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan akan mem[peroleh keuntungan dari keberadaan bentuk diskriminasi seksual tertentu.
                  Kaum utilitarian menanggapi berbagai kritik dengan menyatakan bahwa menggunakan faktor selain kualifikasi pekerjaan tidak akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kualifikasi pekerjaan.
      Hak
                  Argumen non-utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual salah satunya menyatakan diskriminasi salah karena melanggar hak moral dasar manusia. Diskriminasi melanggar hak prinsip ini dalam dua cara. Pertama, diskriminasi didasarkan pada keyakinan suatu kelompok dianggap terlau rendah dibanding kelompok lain. Kedua, diskriminasi menempatkan kelompok yang terdiskriminasi dalam posisi sosial dan ekonomi yang rendah.
      Keadilan
                  Argumen non-utilitarian kedua melihat diskriminasi melanggar prinsip keadilan. Diskriminasi melanggar prinsip ini dengan cara menutup kesempatan bagi kaum mnoritas untuk menduduki posisi tertentu dala suatu lembaga dan berarti mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan orang lain.
      Praktik Diskriminasi
a.       Rekrutmen, Perusahaan yang sepenuhnya bergantung pada referensi verbal para pegawai saat ini dalam merekrut karyawan baru cenderung merekrut karyawan dari kelompok ras dan seksual yang sama yang terdapat dalam perusahaan.
b.      Seleksi, kualifikasi pekerjaan dianggap diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
c.       Kenaikan pangkat, dikatakan diskriminatif jika perusahaan memisahkan evaluasi kerja pria kulit putih dengan pegawai perempuan dan pegawai dari kelompok minoritas.
d.      Kondisi pekerjaan, pemberian gaji akan diskriminatif jika dalam jumlah yang tidak sama untuk orang yang melaksanakan pekerjaan yang pada dasarnya sama
e.       PHK, memecat berdasarkan pertimbangan ras, dan jenis kelamin merupakan diskriminasi.     
7.4 Tindakan Afirmatif
            Untuk menghapus pengaruh diskriminasi masa lalu, banyak perusahaan yang melaksanakan pogram tindakan afirmatif yang dimaksudkan untuk mencapai distribusi yang lebih representatif dalam perusahaan dengan memberikan preferensi pada kaum perempuan dan minoritas.
            Inti dari program ini adalah suatu penyelidikan yang mendetail atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan. Tujuan penyelidika untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan minoritas dalam klasifikasi kerja tertentu lebih kecil dibandingkan yang diperkirakan dari tingkat ketersediaan tenaga kerja kelompok ini di wilayah tempat mereka direkrut. Perusahaan menunjuk seseorang untuk mengoorinasikan dan melaksanakan program afirmatif, dan melaksanakan program dan langkah khusus untuk menambah pegawai baru dari kelompok minoritas dan perempuan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan.
            Bagi banyak orang, program tindakan afirmatif yang memberikan pekerjaan berdasarkan keanggotaan dalam kelompok yang dirugikan tidak sepenuhnya legal. Namun, yang lain menginterpretasikan ”rekomendasi” secara lebih sempit, yaitu senioritas tidak dapat diberikan hanya karena seseorang menjadi anggota suatu kelompok yang dirugikan.
      Tindakan Afirmatif Sebagai Kompensasi
                  Keadilan kompensatif mengimplementasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang yang dirugikan secara sengaja. Selanjutnya, program tindakan afirmatif diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan kaum pria kulit putih kepada perempuan dan kaum minoritas karena telah merugikan mereka di masa lalu.
                  Kelemahan argumen yang mendukung tindakan afirmatif yang didasarkan pada prinsip kompensasi adalah prinsip ini mensyaratkan hanya dari individu yang sengaja merugikan orang lain, dan hanya memberikan kompensasi kepada individu yang dirugikan.
Tindakan Afirmatif Sebagai Instrumen untuk Mencapai Tujuan Sosial
                  Hambatan utama yang dihadapi oleh pembenaran utilitarian atas program afirmatif, pertama berkaitan dengan persoalan apakah biaya sosial dari program tindakan afirmatif lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Kedua, mempertanyakan asumsi bahwa ras merupakan indikator kebutuhan yang tepat.
                  Salah satu tujuan pogram tindakan afirmatif adalah mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip keadilan distributif, dan mampu menghapuskan dominasi rasatau jenis kelamin tertentu atas kelompok pekerjaan yang penting.
                  Tujuan dasarnya adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil. Kesempatan yang dimiliki seseorang tidak dibatasi oleh ras atau jenis kelaminnya. Tujuan ini secara moral sah sejauh usaha untuk memperoleh kesempatan yang sama secara moral juga masih dianggap sah.
Penerapan Tindakan Afirmatif dan Penanganan Keberagaman
                  Kriteria lain selain ras dan jenis kelamin yang perlu dipertimbangkan saat mengambil keputusan dalam program tindakan afirmatif. Pertama, jika hanya kriteria ras dan jenis kelamin yang digunakan akan mengarah pada perekrutan pegawai yang tidak berkualifikasi dan mungkin menurunkan produktivitas. Kedua, banyak pekerjaan yang memiliki pengaruh penting pada kehidupan orang lain. Jika suatu pekerjaan memiliki pengaruh penting, katakanlah pada jiwa orang lain, kriteria selain ras dan jenis kelamin harus diutamakan dan lebih dipertimbangkan dibandingkan tindakan afirmatif.
                  Kontroversi sehubungan dengan kelayakan moral program tindakan afirmatif belum berakhir. Tidak berarti program seperti itu tidak melanggar semua prinsip moral. Jika argumen itu benar, program tindakan afirmatif setidaknya konsisten dengan prinsip moral.

Tidak ada komentar: